Kata ‘Interpol’ belakangan ini cukup sering terdengar dan diperbincangkan oleh publik di tanah air. Pasalnya, sejumlah buronan kasus korupsi di Indonesia seperti Nunun Nurbaeti dan Muhammad Nazaruddin, kabur ke luar negeri dan masuk red notice Interpol. Namun bagaimana sebenarnya cara kerja Interpol?
Seperti dikutip dari CNN, Interpol adalah organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia. Interpol berumur 88 tahun, dan berbasis di Lyon, Prancis. Tidak seperti yang mungkin kita lihat di film-film, Interpol tidak memiliki agen-agen untuk menangkap para buron. Misi Interpol adalah mendukung kerja polisi di 188 negara di seluruh dunia. Interpol bekerja sama dengan kepolisian di ke-188 negara itu, dan mempermudah kerja mereka satu sama lain untuk menangkap buron.
Ke-188 negara yang masuk jaringan Interpol cukup beragam, baik negara bersistem kediktatoran maupun demokrasi. Iran dan Libya misalnya, mereka adalah anggota Interpol, dan red notice mereka diperlakukan sama dengan red notice lain yang berasal dari Kanada, Inggris, atau Prancis.
Menurut Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif, setidaknya ada 17 negara, termasuk China, Iran, Pakistan, dan Venezuela, yang memanfaatkan red notice untuk mengejar dan menangkap aktivis lingkungan atau lawan politik pemerintah dalam lima tahun belakangan ini.
Pada 10 Desember 2010, Interpol mengeluarkan 7.622 red notice atas permintaan 145 negara. Berdasarkan studi organisasi independen Freedom House, 28 persen, atau lebih dari 2.200, red notice tersebut berasal dari negara-negara yang tidak menjamin hak-hak politik dan kebebasan warga negaranya.
Hampir setengah dari red notice tersebut, sekitar 3.600, bahkan berasal dari negara-negara terkorup. Negara-negara itu masuk peringkat negara terkorup versi Transparansi Internasional dalam indeks korupsi global tahunannya, termasuk Indonesia.
Kepala Pengacara Interpol, Joel Sollier, mengatakan bahwa kerja sama Interpol dilakukan berdasarkan kepercayaan, bukan unsur politis. Bila Interpol dinilai sebagai lembaga yang politis, maka Interpol akan kehilangan kredibilitasnya. “Bila itu sampai terjadi, kami akan mati,” kata Sollier seperti dilansir CNN.
Berdasarkan konstitusi Interpol, organisasi tersebut tidak dapat terlibat dalam aktivitas berbau politik, militer, keagaamaan, atau rasial. “Tapi Interpol tidak bertanggung jawab kepada institusi atau pengadilan mana pun di luar lembaga mereka sendiri. Interpol juga tidak harus berbagi data dengan siapapun selain polisi-polisi dan institusi dari negara anggotanya,” kata Sollier.
Seperti dikutip dari CNN, Interpol adalah organisasi kepolisian internasional terbesar di dunia. Interpol berumur 88 tahun, dan berbasis di Lyon, Prancis. Tidak seperti yang mungkin kita lihat di film-film, Interpol tidak memiliki agen-agen untuk menangkap para buron. Misi Interpol adalah mendukung kerja polisi di 188 negara di seluruh dunia. Interpol bekerja sama dengan kepolisian di ke-188 negara itu, dan mempermudah kerja mereka satu sama lain untuk menangkap buron.
Ke-188 negara yang masuk jaringan Interpol cukup beragam, baik negara bersistem kediktatoran maupun demokrasi. Iran dan Libya misalnya, mereka adalah anggota Interpol, dan red notice mereka diperlakukan sama dengan red notice lain yang berasal dari Kanada, Inggris, atau Prancis.
Menurut Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif, setidaknya ada 17 negara, termasuk China, Iran, Pakistan, dan Venezuela, yang memanfaatkan red notice untuk mengejar dan menangkap aktivis lingkungan atau lawan politik pemerintah dalam lima tahun belakangan ini.
Pada 10 Desember 2010, Interpol mengeluarkan 7.622 red notice atas permintaan 145 negara. Berdasarkan studi organisasi independen Freedom House, 28 persen, atau lebih dari 2.200, red notice tersebut berasal dari negara-negara yang tidak menjamin hak-hak politik dan kebebasan warga negaranya.
Hampir setengah dari red notice tersebut, sekitar 3.600, bahkan berasal dari negara-negara terkorup. Negara-negara itu masuk peringkat negara terkorup versi Transparansi Internasional dalam indeks korupsi global tahunannya, termasuk Indonesia.
Kepala Pengacara Interpol, Joel Sollier, mengatakan bahwa kerja sama Interpol dilakukan berdasarkan kepercayaan, bukan unsur politis. Bila Interpol dinilai sebagai lembaga yang politis, maka Interpol akan kehilangan kredibilitasnya. “Bila itu sampai terjadi, kami akan mati,” kata Sollier seperti dilansir CNN.
Berdasarkan konstitusi Interpol, organisasi tersebut tidak dapat terlibat dalam aktivitas berbau politik, militer, keagaamaan, atau rasial. “Tapi Interpol tidak bertanggung jawab kepada institusi atau pengadilan mana pun di luar lembaga mereka sendiri. Interpol juga tidak harus berbagi data dengan siapapun selain polisi-polisi dan institusi dari negara anggotanya,” kata Sollier.
Sumber : VivaNews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar